Habibie Berharap Jasa Rakyat Yogyakarta Tak Dilupakan

Habibie Berharap Jasa Rakyat
Yogyakarta Tak Dilupakan (Antara)
Ming, 06 Feb 2011 16:54 WIB
Yogyakarta (ANTARA) - Presiden
Republik Indonesia ketiga, BJ
Habibie, berharap pembahasan
Rancangan Undang-Undang
Keistimewaan Yogyakarta yang
sedang berjalan di DPR RI tidak
melupakan unsur jasa rakyat
Yogyakarta.
"Rakyat Yogyakarta memiliki jasa
dalam perjuangan kemerdekaan
Indonesia. Mereka menjadi ujung
tombak itu, pilihannya saat itu hanya
merdeka atau mati," kata Habibie di
sela-sela kunjungan di Taman Pintar
Yogyakarta, Minggu.
Menurut dia, pilihan "merdeka atau
mati" dari rakyat Yogyakarta saat
perjuangan kemerdekaan Indonesia
tersebut merupakan pilihan yang
sulit, namun masyarakat Yogyakarta
secara ikhlas melakukannya demi
berdirinya Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
"Saya harapkan, saat pembahasan
RUUK (Rancangan Undang-Undang
Keistimewaan) hanya berpegang
pada itu, jasa rakyat Yogyakarta,
tidak perlu melihat yang lain-
lainnya," katanya.
Oleh karena sejarah tersebut, lanjut
Habibie, maka Yogyakarta pun
dianugerahi status sebagai wilayah
yang istimewa.
Sebelumnya, budayawan sekaligus
Guru Besar Universitas Negeri
Yogyakarta (UNY) Syafii Maarif
berharap penyusunan RUUK DIY
tersebut seharusnya diserahkan
kepada masyarakat.
"Serahkan saja ke masyarakat
Yogyakarta, dan seharusnya
keistimewaan DIY ini tidak perlu
diutak-atik lagi," kata Syafii di sela-
sela Milad Universitas
Muhamamdiyah Yogyakarta, Sabtu
(5/2).
Masyarakat Yogyakarta, lanjut
adalah adalah pihak yang paling
berhak dengan status keistimewaan
tersebut dan bukan pemerintah.

GAYUS BEBERKAN KETERLIBATAN ATASANNYA.

Gayus Beberkan Keterlibatan Atasannya
Friday, 04 February 2011
JAKARTA(SINDO) – Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali
memeriksa Gayus Tambunan. Kali ini
KPK mencecar seputar pertanyaan
siapa-siapa saja pejabat atasan Gayus
di Ditjen Pajak yang terlibat.
Seusai menjalani pemeriksaan, Gayus
membeberkan bahwa dirinya sudah
menyampaikan informasi terkait
siapa-siapa saja pejabat di Ditjen Pajak
Kementerian Keuangan yang terlibat.
“Silakan tanya sendiri ke penyidik
KPK.Saya sudah sampaikan ke
penyidik siapa-siapa di Ditjen Pajak
yang terlibat dan perannya sebagai
apa saja,” kata Gayus seusai menjalani
pemeriksaan di Kantor KPK Jakarta
kemarin. Gayus keluar dari Gedung
KPK pukul 16.05 WIB.
Dia diperiksa tim penyidik selama
hampir enam jam. Mantan pegawai
Ditjen Pajak ini tampak tenang dan
dikawal dua pengawal untuk kembali
ke Rutan Cipinang. Menurut Gayus,
pemeriksaan tim penyidik KPK kali ini
masih berkutat pada mekanisme kerja
di Ditjen Pajak dan petugas pengisi
masing-masing pos.“Masih lanjutan
dari kemarin-kemarin.Saya sudah
jawab semua yang saya ketahui,”
katanya.
Gayus enggan menyebutkan secara
rinci siapa-siapa saja pejabat di Ditjen
Pajak yang terlibat, ter-masuk
penyebutan mantan Dirjen Pajak M
Tjiptardjo. Dia hanya menyebut
sebelum 2007 di Ditjen Pajak
merupakan zaman jahiliyah. ”Saya
katakan di Ditjen Pajak 2007 ke
bawah sebagai zaman jahiliyah.
Silakan cari tahu sendiri, siapa saja
struktur pada tahun tersebut.Yang
penting, saya sudah ceritakan
semua,terserah KPK mau
mengusutnya seperti apa,”katanya.
Pengacara Gayus Tambunan, Hotma
Sitompul juga menegaskan kliennya
telah membeberkan sejumlah nama
bekas atasannya yang diduga terlibat
dalam kasus mafia pajak. Gayus
mengungkapkan itu saat diperiksa di
depan penyelidik KPK. Salah satu
yang disebut adalah mantan Dirjen
Pajak Muhamad Tjiptardjo. Selain
Tjiptardjo,lanjut Hotma, Gayus juga
telah membeberkan dugaan
keterlibatan Sekretaris Satgas
Pemberantasan Mafia Hukum Denny
Indrayana.
Keterlibatan Denny, menurut
Hotma,selama ini terlihat dari
seringnya mengatur perkara Gayus,
saat perkara itu masih ditangani
Mabes Polri. “Termasuk yang meminta
Gayus menyebut tiga perusahaan
Bakrie,”katanya. Hotma mengaku
akan meminta perlindungan Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
dalam waktu dekat bagi kliennya
(nurul huda/maesaroh)

GAJI SBY HANYA ALIHKAN MASALAH...

MONDAY, 24 JANUARY 2011 10:23
Gaji SBY hanya alihkan masalah
Warta
WASPADA ONLINE
JAKARTA - Dua politisi di DPR RI,
masing-masing Tubagus Hasanuddin
dari Fraksi PDI Perjuangan dan
Paskalis Kossay asal Fraksi Partai
Golkar mengharapkan agar publik
jangan mempolemikkan gaji presiden.
Keduanya menilai, mempolemikkan
hal ini cuma buang-buang waktu,
karena masih ada banyak problem
bangsa lebih besar serta menyangkut
harkat martabat banyak orang.
"Menurut saya, itu (mempolemikkan
berita ini) tidak pantas, karena hanya
menambah-nambah persoalan yang
tak perlu," kata Paskalis Kossay yang
juga Anggota Komisi I DPR RI dan
Koordinator Nasional Kaukus Papua di
Parlemen RI tersebut.
Sementara itu, Tubagus Hasanuddin
yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR RI
mengatakan, ada hal-hal lain yang
bernilai lebih luhur untuk dibahas
demi membangun karakter bangsa ini
lebih luar biasa ke masa depan.
Meski demikian, kedua politisi tersebut
senada menyatakan, sesungguhnya
pernyataan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono di forum Rapat Pimpinan
(Rapim) Tentara Nasional Indonesia
(TNI) tentang gajinya tak pernah naik
selang tujuh tahun tidak perlu terjadi.